Upaya Menekan Angka Stunting di Kabupaten Sleman dengan Tim Percepatan Penurun Stunting

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah stunting, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, memimpin pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan Tim Percepatan Penurun Stunting (TPPS) pada Kamis (25/5). Pertemuan ini dilaksanakan di Kantor Kapanewon Turi, dan turut melibatkan diskusi dengan masyarakat.

Danang Maharsa menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah membentuk Tim Percepatan Penurun Stunting (TPPS) dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor masyarakat. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menekan angka stunting, terutama di Kapanewon Turi.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, saya berharap kita dapat mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, kita dapat mencapai target tahun 2023 untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen,” ujar Danang.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tingkat prevalensi stunting secara nasional mencapai 21,7 persen, sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 16,4 persen. Sementara itu, Kabupaten Sleman mencatatkan angka 15 persen. Meskipun Sleman berada di bawah angka nasional dan provinsi, Danang tetap mendorong agar target 14 persen dapat tercapai.

“Marilah kita bersama-sama menciptakan keluarga yang tangguh di bidang kesehatan, ekonomi, dan kebahagiaan di Kabupaten Sleman, guna memutus mata rantai kemiskinan serta menurunkan angka stunting hingga tidak ada lagi di Kabupaten Sleman,” tambah Danang.

Sementara itu, Arif Wibowo, Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Turi, menyampaikan data jumlah anak stunting di Kapanewon Turi berdasarkan data Puskesmas Turi tahun 2022 sebanyak 227 anak. Data tersebut terdiri dari 64 anak di Kalurahan Bangunkerto, 37 anak di Kalurahan Donokerto, 58 anak di Kalurahan Girikerto, dan 68 anak di Kalurahan Wonokerto.

Untuk menurunkan angka stunting pada anak di Kapanewon Turi, telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, unsur PKK, dan tenaga kesehatan. Arif berharap adanya dukungan yang berkelanjutan baik dari tingkat kabupaten maupun pihak swasta.

“Keterlibatan TPPS pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan pihak swasta sangat diperlukan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting,” ungkap Arif.

ikuti juga update di: https://www.instagram.com/danangmaharsa/

Bagikan melalui:
,


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *